Komnas Perempuan Perjuangkan RUU PKS Segera Disahkan

    Theofilus Ifan Sucipto - 09 Agustus 2020 17:13 WIB
    Komnas Perempuan Perjuangkan RUU PKS Segera Disahkan
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terus memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Tujuannya korban bisa mendapat perlindungan hukum dan keadilan yang terang-benderang.

    "Harus kita perjuangkan lagi RUU ini agar segera disahkan," kata komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, kepada Medcom.id, Minggu, 9 Agustus 2020.

    Siti mengatakan korban kekerasan seksual kerap enggan menyampaikan apa yang dialami. Sebab, kata Siti, korban merasa dibebani dengan pembuktian dan tanpa pendamping hukum.

    Siti menilai ada salah kaprah dalam menafsirkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia bilang, kepolisian kerap memahami harus ada dua saksi sebelum memproses kekerasan seksual.

    Padahal, di poin berikutnya, berbunyi satu orang saksi cukup sepanjang memiliki bukti lain. Namun pasal tersebut jarang dilihat aparat penegak hukum.

    Komnas Perempuan, kata Siti, mengusulkan beberapa gagasan dalam RUU PKS. Pertama, penegasan bahwa satu orang saksi cukup jika ditambah alat bukti lain.

    Baca: Komnas Perempuan: Pembuktian Kekerasan Seksual Kewajiban Aparat

    Penegasan kedua adalah memungkinkan bukti lain seperti visum. Visum yang dimaksud berupa et repertum dan et psikiatrikum.

    "Kemudian gambar atau pesan elektronik, chat, dan email. Jadi ada penambahan bentuk-bentuk atau alat bukti," kata Siti.

    Siti juga mendorong penyidik wajib merujuk ke lembaga pendamping hukum. Supaya korban kekerasan seksual merasa dilindungi.

    "Sehingga berhak didampingi sejak pelaporan kasus," ucap dia.

    Sedangkan poin terakhir adalah meringkas prosedur pembuktian kekerasan seksual. Misalnya, korban berhak meminta keterangan dokter dan masuk rekam medis setelah diperkosa dan dianiaya.

    "Dokter wajib menyampaikan ke kepolisian atau kepolisian datang. Jadi korban tidak bolak-balik rumah sakit dan kantor polisi," ujarnya.

    Siti prihatin RUU PKS tak kunjung disahkan. Hal itu berdampak pada terenggutnya korban kekerasan seksual.

    "Karena dalam KUHAP, yang lebih banyak dilindungi adalah tersangka atau terdakwa," tegas Siti.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id