Perpres Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Melawan Putusan MA

    Intan Yunelia - 14 Mei 2020 14:10 WIB
    Perpres Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Melawan Putusan MA
    Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai protes (Foto:Antara/Dhemas Reviyanto)
    Jakarta: Pemerintah dinilai main-main dengan menarik ulur tarif iuran BPJS Kesehatan. Padahal sebelumnya, putusan Mahkamah Agung (MA) pada Maret 2020, soal pembatalan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan sudah bersifat final.

    “Saya sangat menyesalkan keluarnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam Perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dikutip dpr.go.id, Kamis, 14 Mei 2020.

    Padahal sebelumnya masyarakat sudah berbahagia mendengar putusan MA batal menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah, kata Saleh, sedang berupaya melawan putusan MA dengan menerbitkan aturan baru.

    “Kelihatannya pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, ada masa di mana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya, yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II Rp51 ribu, dan Kelas III Rp25.500. Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi,” ujar Saleh.

    Masyarakat berhak memeroleh pelayanan dan negara harus memberikan jaminan atas itu. Oleh karena itu keputusan ini dinilai sangat tidak tepat, apalagi dikeluarkan saat pandemi covid-19.

    “Saya khawatir dengan kenaikan iuran ini banyak masyarakat yang tidak bisa membayar. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujarnya.

    Pemerintah diminta untuk tidak abai dalam memenuhi hak-hak rakyat. Pemerintah seharusnya mengurangi beban rakyat di saat wabah korona sekarang ini. Banyak dari mereka yang kehilangan mata pencarian.

    “Saya melihat pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat. Saat ini bukan waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Masyarakat sedang kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut. Kita memahami negara tidak memiliki anggaran yang banyak. Tetapi, pelayanan kesehatan mestinya dijadikan program primadona. Seluruh lapisan masyarakat membutuhkan,” ucap Saleh.

    Ia menuturkan perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini akan menuai protes di berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat memang berpeluang untuk menggugat Kembali perpres ini ke MA. Namun akan sampai kapan pemerintah mengeluarkan aturan yang melawan hukum.

    “Kan, repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti Perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti Perpres, iuran dinaikkan lagi,” kata Saleh.



    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id