Pasal Perampasan Aset Kasus First Travel Dinilai Multitafsir

    Fachri Audhia Hafiez - 10 Desember 2019 12:50 WIB
    Pasal Perampasan Aset Kasus First Travel Dinilai Multitafsir
    Petugas mempersiapkan ruang sidang di Gedung MK, Jakarta. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Pasal 39 KUHP tentang Perampasan Aset pada putusan kasus penipuan First Travel dinilai multitafsir. Kondisi ini menyebabkan perbedaan pemahaman dalam menerapkan pasal.

    Masalah ini menjadi alasan 97 korban First Travel mengajukan uji materi Pasal 39 KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka tak terima aset First Travel diserahkan sepenuhnya kepada negara.

    "Saya ingin penegasan kepada MK kepada siapakah yang berhak untuk aset perampasan tersebut," kata kuasa hukum korban First Travel, Pitra Romadoni Nasution, kepada Medcom.id, Selasa, 10 Desember 2019.

    Pasal 39 terdiri dari tiga ayat. Ayat (1) menerangkan barang-barang terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 

    Ayat (2) menyebut pada kejahatan yang dilakukan tidak sengaja atau pelanggaran, putusan perampasan dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Ayat (3) menjelaskan perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

    Pitra ingin MK mencabut atau merevisi Pasal 39 KUHP. Dia menilai perampasan boleh dilakukan, tapi tetap dikembalikan kepada korban tindak pidana. 

    "Jadi di dalam Pasal 39 tidak bersifat eksekutorial," ujar Pitra.

    MK segera menyidangkan uji materi Pasal 39 KUHP tentang Perampasan Aset dan Pasal 46 KUHAP tentang Pengembalian Penyitaan Aset. Kedua pasal ini dipakai dalam putusan kasus First Travel. 

    Penerapan pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal itu berbunyi, "Setiap orang berhak, mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

    Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara First Travel. Hakim memutuskan barang bukti yang disita dirampas untuk negara sesuai Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP. 





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id