Istana Dorong Hukuman Mati Koruptor Segera Dibahas Legislasi

    Damar Iradat - 12 Desember 2019 06:23 WIB
    Istana Dorong Hukuman Mati Koruptor Segera Dibahas Legislasi
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan usulan Presiden Joko Widodo terkait wacana hukuman mati untuk koruptor dibahas dan diproses lebih lanjut di legislasi. Oleh karena itu, wacana tersebut perlu disikapi dengan bijak.

    "Wacana hukuman mati untuk koruptor harus dibahas dalam proses legislasi yang melibatkan diskusi serta pembahasan antara DPR dan pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Dini saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

    Dalam proses legislasi tersebut, kata dia, akan dilakukan asesmen atas hukuman mati untuk koruptor dengan memperhatikan pendapat masyarakat. Di antaranya efektivitas dari hukuman mati, apakah benar-benar dapat mengurangi tingkat korupsi secara signifikan.

    Sementara itu, terkait fungsi pemidanaan, hal tersebut juga harus mempertimbangkan apakah itu semata-mata punitif atau rehabilitatif, hak dasar manusia untuk hidup, tingkat akurasi penyelidikan dan penyidikan serta proses pemeriksaan, serta pembuktian di pengadilan.

    "Harus dipikirkan juga kemungkinan adanya novum/barang bukti baru yang bisa mengubah putusan pengadilan. Bagaimana kalau orang yang bersangkutan ternyata tidak bersalah, namun sudah terlanjur dihukum mati," paparnya.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya membuka peluang menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Vonis terberat itu bisa dijatuhkan bila rakyat memintanya.

    "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi di SMK 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

    Aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

    Pasal 2 ayat (2) menjelaskan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Frasa "keadaan tertentu" berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id