KPK Bakal Cek Kesesuaian Keterangan Muhaimin

    Candra Yuri Nuralam - 29 Januari 2020 21:20 WIB
    KPK Bakal Cek Kesesuaian Keterangan Muhaimin
    Ilustrasi KPK. Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami keterangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Pernyataan Muhaimin yang membantah partainya terlibat kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara pada 2016 disesuaikan dengan saksi lainnya. 

    "Tentunya seluruh fakta-fakta yang ada yang pernah didapatkan dalam proses persidangan dikonfirmasi kepada semua saksi," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 29 Januari 2020.

    Muhaimin diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred. Pemanggilan terkait dugaan adanya aliran duit yang mengalir ke PKB.

    Ali masih enggan menjelaskan secara rinci terkait dugaan aliran uang haram itu. Menurut dia, penyidik masih mengumpulkan fakta untuk pengembangan kasus proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara pada 2016

    "Tentunya tidak bisa kami sampaikan karena itu sudah materi pokok yang kemudian menjadi dugaan-dugaan yang dipersangkakan ke tersangka Hong Arta," ujar Ali.

    Muhaimin membantah partainya terlibat kasus suap proyek infrastruktur PUPR di Maluku dan Maluku Utara pada 2016. Ia memastikan partainya tidak menerima uang haram dari proyek tersebut.

    Dugaan permainan elite PKB ini pernah diungkap oleh eks politikus PKB Musa Zainuddin saat mengajukan surat justice collaborator ke KPK. Surat itu diterima Lembaga Antirasuah akhir Juli 2019.

    Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, Rabu, 15 November 2017. Politikus PKB ini terbukti menerima suap Rp7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

    Hong Artha diduga memberikan uang kepada sejumlah pihak terkait proyek di lingkungan Kementerian PUPR. Fulus Rp10,6 miliar diberikan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary pada 2015.
     
    Mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti turut menerima fulus Rp1 miliar. Amran berstatus terpidana dan divonis enam tahun penjara. Sedangkan Damayanti dibui 4 tahun lima bulan.
     
    Hong Artha disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id