PKB Beri Pendampingan Hukum ke Menpora - Medcom

    PKB Beri Pendampingan Hukum ke Menpora

    Arga sumantri - 18 September 2019 19:24 WIB
    PKB Beri Pendampingan Hukum ke Menpora
    Menpora Imam Nahrawi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI, Senin, 29 April 2019. Foto: MI/Bary Fathahilah
    Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) enggan lepas tangan terhadap nasib Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Kader PKB tersebut ditetapkan tersangka dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di 2018.

    "Kita pasti akan melakukan tabayun kepada yang bersangkutan dan kemudian melakukan pendampingan apa saja yang perlukan untuk menghadapi proses hukum," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid saat dihubungi, Rabu, 18 September 2019. 

    Menurut dia, PKB menghormati keputusan KPK. Namun, kata dia, PKB ogah buru-buru menghakimi Imam. Pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah.

    "Semoga proses hukum ini berjalan di atas keadilan," ungkap dia. 

    Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya (aspri) Miftahul Ulum. Dia diduga menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui Ulum.

    Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan menpora.

    Penetapan tersangka Imam hasil pengembangan perkara yang menjerat lima tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo, dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Mereka telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama.

    Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id