Dugaan Korupsi di Hulu Sungai Utara Bakal Didalami Melalui Bupati

    Candra Yuri Nuralam - 24 September 2021 11:53 WIB
    Dugaan Korupsi di Hulu Sungai Utara Bakal Didalami Melalui Bupati
    Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Fachri



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid dipanggil hari ini, 24 September 2021.

    "Pemanggilan dan pemeriksaan saksi bertempat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 September 2021.

     



    Baca: KPK Buka Kemungkinan Tambah Tersangka Kasus Korupsi di Hulu Sungai Utara

    Lembaga Antikorupsi juga memanggil ajudan bupati, Iping hari ini. Kemudian, Lembaga Antikorupsi memanggil staf bidang rehabilitas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara Nofi Yanti.

    Mereka semua dinilai mengetahui seluk beluk rasuah yang dilakukan para tersangka. KPK berharap mendapatkan informasi baru.

    Sebanyak tiga orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi.

    Mahriadi dan Fachriadi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

    Sementara itu, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.


    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id