Eks Manajer Sarana Jaya Dicecar Soal Proses Pengadaan Tanah di Munjul

    Fachri Audhia Hafiez - 03 Juli 2021 07:18 WIB
    Eks Manajer Sarana Jaya Dicecar Soal Proses Pengadaan Tanah di Munjul
    Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Senior Manajer Divisi Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya 2019 hingga 2020, Slamet Riyanto, diminta menjelaskan perihal pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Hal itu untuk mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan tanah di lokasi itu.

    "Antara lain terkait dengan proses pembahasan internal di lingkup Perumda Sarana Jaya dalam pengadaan pengadaan tanah di Munjul," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding, Sabtu, 3 Juli 2021.

     



    Slamet diperiksa pada Jumat, 2 Juli 2021. Dia dihadirkan sebagai saksi untuk lima tersangka, yakni mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, dan PT Adonara Propertindo.

    Baca: Penahanan Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul Diperpanjang

    Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mencarikan lahan itu.

    Setelah kesepakatan rekanan, Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.

    Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar kepada Anja. Duit itu merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.

    Dari pembelian itu, KPK mendeteksi empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek. Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan yang berlaku. 

    Ketiga, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun dengan tanggal mundur. Terakhir, adanya kesepakatan harga awal antara Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id