comscore

Semua Kasus Kekerasan Seksual Sudah Bisa Pakai UU TPKS

Media Indonesia - 19 Mei 2022 19:28 WIB
Semua Kasus Kekerasan Seksual Sudah Bisa Pakai UU TPKS
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual (TPKS)  sudah bisa digunakan dalam menangani semua kasus kejahatan seksual. Direktur Jalastoria yang juga merupakan mantan anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, menyampaikan UU TPKS yang telah sah diundangkan dan harus menjadi pegangan aparat penegak hukum.

“Semua masyarakat harus tunduk pada aturan hukum ini. Dari aparat penegak hukum sampai masyarakat sipil. Kecuali ada ketentuan lain yang disebutkan dalam UU ini, seperti misalnya UU Cipta Kerja yang di postpone dua tahun ke depan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi, jadi memang tidak boleh diimplementasikan dulu. Kalau UU TPKS tidak ada ketentuan,” kata Ninik dilansir Media Indonesia, Kamis, 19 Mei 2022.
Baca: Masyarakat Sipil Bakal Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Sosialisasi UU TPKS sangat penting mengingat angka kejahatan seksual yang terus bertambah. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang Januari 2022 sudah ada 797 kasus kekerasan seksual pada anak. Angka itu sampai hari ini terus bertambah.

“Tidak ada alasan lagi aparat penegak hukum bilang belum ada sosialisasi. Kami enggak tahu. Jadi kami pakai KUHP, tentang pelecehan seksual. Itu tidak bisa lagi. karena apa? UU itu berlaku prinsip fiksi hukum,” ujar Ninik.

Dia menjelaskan ada kewajiban pemerintah memberikan pendidikan publik. Termasuk memberikan pendidikan kepada aparat penegak hukum, sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam penguatan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD), serta segala macam infrastruktur yang mendukung implementasi UU TPKS ini.

“Pendidikan publik itu harus dan penting sekali, selain juga kita harus terus mengawal ada level legislasi yang belum selesai. Masih ada 10 peraturan pelaksanaan yang bentuknya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Nah itu juga tanggung jawab pemerintah untuk segera dilakukan dalam kurun waktu dua tahun. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik,” jelas Ninik.

Aparat penegak hukum, kata Ninik juga bisa berinisiatif dengan melakukan revisi Perkap (Peraturan Kapolri) terkait pelaporan dan revisi perkap proses selidik. “Perkap tentang perlindungan korban, misalnya, bisa dilakukan secara simultan. Di satu sisi harus menunggu PP, tetapi di sisi lain lembaga penegak hukum perlu melakukan respons dan akomodasi terhadap perubahan-perubahan yang sudah dituntun oleh UU TPKS,” tegas Ninik.

(Dinda Shabrina)
 

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id