comscore

Panitia Pembangunan Masjid Diusut Terkait Aliran Dana Rahmat Effendi

Candra Yuri Nuralam - 27 Januari 2022 05:00 WIB
Panitia Pembangunan Masjid Diusut Terkait Aliran Dana Rahmat Effendi
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjadi tersangka KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ar-Ryasaka, Widodo Indrijantoro, pada Selasa, 25 Januari 2022. Dia diminta menjelaskan tentang aliran dana suap yang diterima Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan aliran sejumlah dana yang diterima oleh tersangka RE (Rahmat Effendi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Januari 2022.
Ali enggan memerinci asal aliran dana itu. Keterangan Widodo dirahasiakan demi menjaga kelancaran proses penyidikan kasus.

KPK juga memanggil penilai pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP dan Rekan, Boanerges Silvanus Daerari Damanik, pada Selasa kemarin. Namun, dia mangkir.

"Segera dilakukan penjadwalan ulang," tutur Ali.

Baca: Dugaan Aliran Dana Suap Rahmat Effendi ke Keluarga Diselisik Lewat Saksi

Sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi. Sebanyak sembilan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
 
Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima. Mereka yakni Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Jatisari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sebanyak empat orang menjadi tersangka pemberi suap. Mereka ialah Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id