comscore

Kasus Korupsi Satelit Belum Ditentukan ke Arah Koneksitas

Tri Subarkah - 03 Februari 2022 11:54 WIB
Kasus Korupsi Satelit Belum Ditentukan ke Arah Koneksitas
Kejaksaan Agung. Foto: MI
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) belum memutuskan untuk menjadikan dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan sebagai perkara koneksitas. Keputusan itu akan diambil setelah penyidik memeriksa saksi dari unsur militer.

Koneksitas adalah perkara yang pelakunya berasal dari unsur masyarakat sipil bersama anggota militer. Unsur sipil akan diadili melalui peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili lewat pengadilan militer.
Dalam kasus rasuah satelit, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penyidikan terhadap pihak sipil. Jika ditarik ke perkara koneksitas, unsur militer disidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Nanti kita lihat, kalau koneksitas nanti sprint (Surat Perintah Tugas)-nya tetap satu, jadi itu personelnya dari Kejaksaan sama Puspom," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu malam, 2 Februari 2022.

Melalui koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Laksamana Muda Anwar Saadi, dan atas izin Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, penyidik Jampidsus sudah mengagendakan pemeriksaan tiga saksi dari unsur militer. Sebanyak dua saksi merupakan laksamana purnawirawan yang saat kejadian masih berstatus militer aktif dan berdinas di Kemhan.

Menurut Supardi, pemeriksaan tiga saksi dari unsur militer itu akan dilakukan penyidik Gedung Bundar pada pekan depan. "Sekarang makanya ini baru kita dulu (penyidikannya). Nanti ditentukan apakah ada koneksitas, kalau ada koneksitas nanti sprint-nya satu," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengumumkan satu saksi yang telah diperiksa penyidik. Dia menyebut saksi berinisial KH selaku tim ahli Kemhan. KH bukan satu-satunya tim ahli Kemhan yang pernah diperiksa di Kejagung.

Penyidik Gedung Bundar pernah memeriksa saksi bernisial SW. Selain sebagai tim ahli Kemhan, SW menjabat sebagai Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK). Perusahaan tersebut memegang hak pengelolaan filling satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu.

Baca: Tim Ahli Kemhan Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Pengadaan Satelit

Supardi mengatakan Kejagung akan memanggil ulang SW untuk diperiksa. Rencananya, pemeriksaan dilakukan hari ini. "Ya perdalam lagi, masih ada keterangan yang perlu disampaikan," terang dia.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id