comscore

KPK Dalami Keterlibatan DPRD Terkait Suap Walkot Bekasi

Candra Yuri Nuralam - 06 Januari 2022 22:16 WIB
KPK Dalami Keterlibatan DPRD Terkait Suap Walkot Bekasi
Konferensi pers terkait OTT di Bekasi. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berhenti usai menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Penyidik bakal mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus itu.

"Yang berikutnya tadi ada juga bagaimana terlibat dengan DPRD, tentu ini akan kita dalami," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Januari 2022.
Firli mengatakan anggota DPRD merupakan pihak rawan terhasut rasuah. Apalagi, kata dia, permintaan dana oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pasti ada campur tangan DPRD.

"Di bidang perencanaan itu rawan korupsi, bagaimana menyusun APBD, bagaimana menyusun APBD perubahan, itu rawan korupsi," ujar Firli.

Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak akan pandang bulu mengejar pihak-pihak yang terlibat. Apalagi bila menemukan bukti pemufakatan jahat yang menyeret pihak DPRD Bekasi.

Sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bekasi. Sembilan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima yakni Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Mereka disangkakan melanggar melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca: KPK Sita Uang Rp5 Miliar dari OTT di Bekasi

 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id