Efektivitas Ambil Alih Kasus Korupsi oleh KPK Diragukan

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Oktober 2020 12:06 WIB
    Efektivitas Ambil Alih Kasus Korupsi oleh KPK Diragukan
    Ilustrasi Gedung KPK/MI/Susanto.
    Jakarta: Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, meragukan ambil alih kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, situasi tersebut tergantung inisiasi pimpinan Lembaga Antirasuah.

    "Akan sangat tergantung pada KPK sekarang terutama komisionernya," kata Fickar kepada Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.

    Pengambilalihan kasus sebagai kewenangan KPK diakui Fickar cukup kuat secara teoritis dan yuridis. Namun kebijakan yang didasari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didasari komitmen pimpinan KPK.

    Baca: Peraturan Presiden Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus

    Fickar menilai Ketua KPK Firli Bahuri yang notabene dari Polri dikhawatirkan memiliki konflik kepentingan ketika menyupervisi kasus dari pihak lain. Apalagi kasus yang bakal diambil alih awalnya ditangani kepolisian.

    "Karena itu, diragukan efektivitasnya jika komposisi pimpinan KPK seperti sekarang ini," ucap Fickar.

    Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dinilai sebagai pemantik lemahnya penanganan kasus korupsi dan Lembaga Antikorupsi. Terlebih pegawai KPK ke depannya akan berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang berpotensi mengurangi independensi.

    "KPK sudah bukan lembaga independen meskipun sebagai penegak hukum, baik pegawai yang ASN dan ketuanya yang polisi aktif menambah lebih tidak independen," cetus Fickar.

    Perpres Nomor 102 Tahun 2020 disahkan Selasa, 20 Oktober 2020 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perpres tersebut berisi 11 pasal. Butir yang menegaskan tentang supervisi termaktub dalam Pasal 2 ayat (1).

    Aturan itu berbunyi, "KPK berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi". Pasal 5 menjelaskan supervisi ini dalam bentuk pengawasan, penelitian, atau penelaahan.

    Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa KPK punya kewenangan mengambil alih perkara yang sedang ditangani oleh instansi Polri dan Kejaksaan Agung. Pengambilalihan kasus oleh KPK berkoordinasi dengan penyidik atau penuntut umum yang menangani perkara.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id