Mangkir Panggilan Terkait Kasus Ekspor Benur, Bupati Kaur Diultimatum KPK

    Candra Yuri Nuralam - 12 Januari 2021 07:58 WIB
    Mangkir Panggilan Terkait Kasus Ekspor Benur, Bupati Kaur Diultimatum KPK
    ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Bupati Kaur, Gusril Pausi, mangkir panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 11 Januari 2021. Bupati di Provinsi Bengkulu itu dipanggil terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

    "Tidak hadir tanpa ada konfirmasi dan akan diagendakan untuk pemanggilan kembali," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri berdasarkan keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Januari 2021.

    KPK mengultimatum Gusril. Lembaga Antikorupsi meminta Gusril memenuhi panggilan penyidik.

    "KPK mengimbau kepada pihak- pihak yang dipanggil KPK agar bersikap kooperatif memenuhi kewajiban hukum tersebut," ujar Ali.

    Baca: KPK Selisik Cara PT DPP Kumpulkan Uang Suap Edhy Prabowo

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka ialah Staf Khusus Menteri KP Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri di Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

    Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id