Sofyan Basir Teguh Menyebut Tak Terima Fee

    Fachri Audhia Hafiez - 21 Oktober 2019 17:49 WIB
    Sofyan Basir Teguh Menyebut Tak Terima <i>Fee</i>
    Mantan Dirut PLN Sofyan Basir. ANT/Sigid Kurniawan.
    Jakarta: Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir membantah mengetahui pembagian fee maupun nilai suap korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Hal itu tertuang dalam nota pembelaan atau pleidoi pribadinya.

    "Saya tidak tahu menahu mengenai adanya fee agent dan rencana pembagian ke beberapa pihak sebagaimana telah direncanakan dan juga tidak ada rencana memberi bagian fee tersebut kepada saya," kata Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2019.

    Dalam dakwaan, pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo melalui China Huadian Engineering Company Ltd (CHEC) bakal memberikan fee agent 2,5 persen dari total nilai proyek PLTU Riau-1. Kotjo selaku pihak yang menggarap proyek berencana membagi fee agent tersebut kepada beberapa pihak.

    Sofyan juga membantah mengetahui pemberian fulus Rp4,75 miliar dari Kotjo kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Uang tersebut sempat disebut untuk keperluan Munaslub Partai Golkar dan biaya kampanye suami Eni selaku calon Bupati Temenggung.

    Menurut Sofyan, pembicaraan mengenai uang tersebut dilakukan jauh hari sebelum Kotjo menemui dirinya. "Ketidaktahuan saya terkait adanya aliran uang dari Kotjo kepada Eni tersebut justru secara jelas dan tegas disampaikan mereka berdua di bawah sumpah ketika menjawab pertanyaan dari salah satu hakim anggota di persidangan perkara ini," ujar Sofyan.

    Sofyan mengaku kecewa jaksa mengesampingkan keterangan dari saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Sehingga, tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dinilai dipaksakan.

    "KPK tidak mau melihat secara objektif fakta yang terbangun di persidangan, rangkaian fakta dan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan sangat dipaksakan dengan tujuan agar uraian dalam dakwaan terbukti. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan," ucap Sofyan.

    Sofyan Basir didakwa memfasilitasi pertemuan Kotjo, Eni Maulani Saragih, dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Peran fasilitas itu telah membawa Kotjo menerima jatah menggarap PLTU Riau-1.

    Perbuatan Sofyan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. 
     




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id