Bowo Sidik Kecewa

    Fachri Audhia Hafiez - 06 November 2019 16:24 WIB
    Bowo Sidik Kecewa
    Terdakwa Bowo Sidik Pangarso hadir dalam sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
    Jakarta: Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi, Bowo Sidik Pangarso, kecewa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bowo menilai jaksa tak mencantumkan fakta persidangan secara menyeluruh.

    "Saya sangat kecewa, saya tidak pernah berbohong di berita acara pemeriksaan (BAP). Bahkan pas dipersidangan banyak sekali yang tidak digunakan JPU, tidak digunakan real adanya," kata Bowo usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.

    Bowo juga emosional saat mengungkapkan jaksa tak pernah memenuhi permintaan saksi yang diajukannya. Dia merasa dirugikan dengan sikap jaksa.

    "Saya hanya menyampaikan fakta persidangan tidak digunakan. Apa yang saya sampaikan di fakta persidangan, orang yang saya sebutkan benar adanya. Kenapa enggak bisa dihadirkan di fakta persidangan?" ucap Bowo.

    Dia akan menanggapi tuntutan jaksa melalui pleidoi atau nota pembelaan yang akan digelar pada Rabu, 20 November 2019. "Saya pasrahkan ke Allah SWT," ujar Bowo.

    Bowo dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Bowo diyakini menerima suap dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti, dan Direktur PT HTK Taufik Agustono. 

    Suap yang diterima eks anggota Komisi VI DPR itu sebesar USD163.733 dan Rp311.022.932. Uang itu diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog). Suap yang diterima Bowo dalam kurun waktu 1 Oktober 2018-27 Maret 2019, secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya, M Indung Andriani K.

    Bowo juga diyakini menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi. Bowo menerima suap karena telah membantu PT AIS menagihkan pembayaran hutang ke PT Djakarta LLOYD.

    Perbuatan Bowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Bowo juga diyakini menerima gratifikasi SGD700 ribu dan Rp600 juta. Penerimaan uang itu bertentangan sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    Dalam perkara gratifikasi, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id