Dua Cara Agar Aset First Travel Kembali ke Korban

    Fachri Audhia Hafiez, Candra Yuri Nuralam - 20 November 2019 11:28 WIB
    Dua Cara Agar Aset First Travel Kembali ke Korban
    Salah satu sudut kantor First Travel. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
    Jakarta: Setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan aset biro perjalanan umrah Pt First Anugerah Karya Wisata (First Travel) ke para korban. Pertama lewat jalan hukum, dan kedua lewat jalan nonhukum.

    1. Lewat Jalur Hukum 

    Jalur hukum bisa ditempuh dengan jalan pihak terpidana mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Mahkamah Agung (MA). Pakar hukum pidana Jamin Ginting mengatakan PK memungkinkan dilakukan jika ada novum atau bukti baru.

    "Novum yang menunjukkan bahwa aset (First Travel) harus diserahkan kepada para kreditur (nasabah First Travel/calon jemaah)," kata Jamin dalam program Prime Talk Metro TV, Senin, 18 November 2019.

    Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan berupaya mengambil langkah hukum lain agar aset First Travel bisa langsung diberikan kepada korban. Namun, Jamin pesimistis.

    Jamin mengatakan jaksa tak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa pada putusan MA. Alasannya, jaksa terbentur ketentuan Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan itu menyebut PK hanya bisa diajukan terpidana.
     
    "Di Pasal 263 disebutkan yang dapat melakukan PK adalah terpidana atau ahli waris atau kuasanya. Artinya, (harus minta) supaya terpidana atau ahli warisnya atau kuasanya melakukan upaya hukum PK," ujar Jamin.

    2. Lewat Jalur Nonhukum

    Upaya kedua yang bisa dilakukan agar aset kembali ke para korban adalah melalui jalur nonhukum. Yakni, mendorong para korban melakukan gugatan perdata

    "Upaya masyarakat bisa dilakukan melalui gugatan perwakilan (class action) dengan kewajiban jika dimenangkan harus membentuk panitia perwakilan pelaksana pembagian aset," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.

    Fickar mengkritik putusan MA yang memerintahkan seluruh aset First Travel diambil negara. Menurutnya, putusan itu keliru. Aset First Travel seharusnya menjadi uang ganti rugi korban.

    "Mestinya barang bukti aset diserahkan pada korporasinya. Untuk kemudian berurusan secara perdata dengan para korban," kata Fickar.

    Menurut dia, hakim pengadilan pidana telah melampaui kewenangannya dalam membuat putusan. Hakim pidana, kata dia, seharusnya hanya bisa mengadili perbuatan dan menghukum penjara.

    Jumlah korban penipuan umrah First Travel lebih dari 63 ribu orang. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp905 miliar.

    Pada 15 November, MA memutuskan seluruh harta dan aset First Travel diserahkan ke negara, bukan ke jemaah. Putusan ini diyakini telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Putusan ini bersamaan dengan putusan yang menyatakan pemilik First Travel, yakni Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan, terbukti bersalah melakukan penipuan dan penggelapan. Keduanya divonis masing-masing 20 tahun penjara dan 18 tahun penjara.






    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id