Eks Kadis Papua Didakwa Rugikan Negara Rp40,9 Miliar

    Fachri Audhia Hafiez - 21 November 2019 09:28 WIB
    Eks Kadis Papua Didakwa Rugikan Negara Rp40,9 Miliar
    Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Mikael Kambuaya (kiri). ANT/M Risyal Hidayat.
    Jakarta: Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Mikael Kambuaya didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp40,9 miliar. Perbuatan itu dilakukan bersama Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) sekaligus pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada (BEP) David Manibui.

    Pembacaan surat dakwaan keduanya dilakukan secara terpisah. Mikael dan David diduga melakukan praktik rasuah dalam proyek pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD-P Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tahun Anggaran (TA) 2015.

    "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp40.931.277.179,64" kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2019.

    Kasus bermula saat Mikael memerintahkan Kepala Sub Bagian Program Dinas PU Papua Natirmalus Demianus Renyaan memasukkan anggaran pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre. Proyek tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan TA 2015 sebesar Rp90 miliar.

    Jumlah itu tidak berdasarkan kertas kerja perhitungan teknis penyusunan anggaran. Mikael juga membahas proyek itu bersama David sebelum lelang.

    Kemudian Mikael memerintahkan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik Edy Tupamahu dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Ferdinand R Kuheba untuk tetap mengerjakan proyek tersebut. Padahal, hasil telaah teknik pekerjaan menyebutkan, proyek ini belum memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan selama tiga bulan.

    Penyusunan dan pengawasan proyek bermasalah

    Mikael juga memerintahkan Johanis Antonius Piet Taran selaku selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 14 unit layanan pengadaan (ULP) untuk memenangkan David dalam pelelangan pekerjaan jalan. Sehingga pokja 14 memenangkan PT BEP meski tidak memenuhi persyaratan.

    Edy dan Ferdinan diperintahkan Mikael untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE). Padahal, HPS untuk proyek Jalan Kemiri-Depapre seharusnya disusun pejabat pembuat komitmen (PPK) yang ditetapkan Mikael.

    Mikael juga memerintahkan Edy menggunakan data harga tahun 2012 dalam menetapkan HPS. Mikael dan David merencanakan pelaksanaan adendum terhadap kontrak proyek sebelum lelang dilakukan. Cara ini ditempuh karena proyek kemungkinan tidak dapat selesai dalam tiga bulan.

    Edy dan Ferdinand lagi-lagi mendapatkan perintah mengubah nilai HPS yang disesuaikan dengan kemampuan finansial PT BEP. Tak berhenti sampai di situ, Mikael meminta agar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHPP) seolah-olah memeriksa hasil pekerjaan proyek Jalan Kemiri-Depapre, meski pekerjaan belum dinyatakan selesai.

    Sekretaris PHPP Hans Leonard turut diminta membuat laporan administrasi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan (PHO) secara formalitas (proforma) hingga serah terima terakhir hasil pekerjaan atau final hand over (FHO).

    Dalam perkara yang sama David didakwa menikmati hasil kejahatan korupsi itu senilai Rp40,2 miliar. Beberapa nama juga disebut menikmati uang hasil rasuah tersebut.

    Hans Leonard Aruan sebesar Rp20 juta, Johanis AP sebanyak Rp150 juta, Indra Rerungan sejumlah Rp150 juta, dan Edy Tupamahu Rp265 juta. Kemudian Ferry Manopo, Aswar Burhanuddin, dan Reza Bayu Pahlevi masing-masing Rp4 juta. Ferdinand R Kuheba sebanyak Rp25 juta, James Richard Homer Rp15 juta, Refly Herman Maleke Rp10 juta dan Irzaq Basir Rp20 juta.

    Atas perbuatannya, Mikael dan David didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id