Politikus PAN Diusut Soal Suap Dana Perimbangan

    Antara - 22 Juli 2019 11:52 WIB
    Politikus PAN Diusut Soal Suap Dana Perimbangan
    Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diusut dalam kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, periode tahun 2017-2018.

    "Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Sukiman sebagai saksi untuk tersangka NPS (pelaksana tugas dan penanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

    Selain Sukiman, KPK juga memanggil dua saksi lainnya. Mereka adalah mantan Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya dan tenaga ahli Fraksi PAN di DPR Suherlan.

    Pada kasus ini, KPK telah menetapkan Natan dan Sukiman sebagai tersangka pada 7 Februari 2019. Sukiman belum ditahan, sedangkan Natan telah ditahan KPK sejak 12 Juni 2019.

    Kasus bermula saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan DAK pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kemenkeu. Pada proses pengajuan, Natan Pasomba bersama pengusaha rekanan bertemu dengan pegawai Kemenkeu untuk meminta bantuan. 

    Pegawai Kemenkeu kemudian meminta bantuan kepada Sukiman. Sukiman selaku anggota DPR 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak itu.

    Baca: Politikus PAN Sukiman Diperiksa

    Natan Pasomba diduga memberi uang demi mendapatkan alokasi dana perimbangan. Duit sogokan yang diserahkan sejumlah Rp4,41 miliar yang terdiri dari Rp3,96 miliar dan USD33.500 yang merupakan commitment fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

    Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan USD22 ribu. Dia diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

    Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar. Pemkab juga mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id