KPK Tahan Orang Kepercayaan Eks Bupati Malang

    Fachri Audhia Hafiez - 30 Juli 2020 19:54 WIB
    KPK Tahan Orang Kepercayaan Eks Bupati Malang
    Ilustrasi KPK. MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Eryck Armando Talla, orang kepercayaan mantan Bupati Malang Rendra Kresna. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Rendra.

    "Setelah memeriksa saksi dengan jumlah 75 orang, KPK melakukan penahanan tersangka EAT (Eryck Armando Talla)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juli 2020.

    Alex mengatakan Eryck ditahan selama 20 terhitung sejak 30 Juli 2020 hingga 18 Agustus 2020. Dia sementara waktu mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Jakarta Timur cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

    Eryck telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Rendra pada 10 Oktober 2018. Di sisi lain, Rendra juga telah divonis bersalah menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2011.

    Kasus ini bermula pada 2010 saat Rendra belum lama terpilih sebagai Bupati Malang. Ia meminta Eryck melakukan pengkondisian pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Kabupaten Malang yang dilelang melalui e-Proc di LPSE Kabupaten Malang.

    "Atas permintaan tersebut EAT melakukan pengkondisian lelang dari tahun 2011 sampai 2013," ujar Alex.

    Baca: Eks Wakil Bupati Malang jadi Tersangka Suap

    Eryck juga mengumpulkan dan diduga menerima gratifikasi berupa uang terkait dengan fee. Fulus berasal dari para pemenang lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada 2011 dan 2012.

    Total gratifikasi oleh Rendra dari 2010 hingga 2018 bersama-sama dengan Eryck berjumlah Rp7,1 Miliar. Selama periode tersebut Eryck tidak melapor ke KPK hingga 30 hari setelah menerima uang tersebut.

    Eryck disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id