Polisi Buka Alat Bukti Penetapan Tersangka Ruslan Buton

    Jufriansyah - 19 Juni 2020 05:24 WIB
    Polisi Buka Alat Bukti Penetapan Tersangka Ruslan Buton
    Sidang praperadilan Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, di PN Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Jufriansyah
    Jakarta: Polisi membuka alat bukti terkait ujaran yang digunakan untuk menjerat Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton. Hal ini diungkap dalam sidang praperadilan yang diajukan Ruslan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Kuasa hukum Mabes Polri, Zusana Dias, menyebut alat bukti ini sesuai KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014. Alat bukti ini berupa berita acara pemeriksaan alat bukti digital dengan nomor barang bukti 171 a V2020-Cyber tertanggal 26 Mei 2020.

    Alat bukti dari pelapor Ruslan, Aulia Fahmi, berupa satu keping CD-RW plus GT Pro warna putih 700 MB yang berisi rekaman suara diduga milik Ruslan Buton. Selain itu, ada satu bundel tangkapan layar portal berita, dan dua lembar hasil pencarian melalui Google.com dengan kata kunci "Ruslan Buton". 

    Alat bukti lain didapat dari Ruslan Buton. Barang ini meliputi berupa ponsel, satu kartu SIM Telkomsel dan satu keping CD-RW plus merek GT Pro 700 MB berisi rekaman suara tersangka.

    Zusana mengatakan setelah memiliki alat bukti ini, penyidik memerika saksi-saksi di antaranya Aulia Fahmi, Muanas Alaidid, Husin Shahab. Polisi juga meminta keterangan ahli bahasa Andika Ductha Bachari dan ahli hukum pidana Effendy. Selasa, 26 Mei 2020, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan reserse Kriminal (Bareskrim) menggelar perkara.

    "Hasil gelar dengan telah terpenuhi dari dua alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, barang bukti/surat dan persesuaian antara keterangan saksi, ahli dan surat, sehingga pemohon (Ruslan Buton) dapat dikatakan tersangka," kata  Zusana Diasdi Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 18 Juni 2020.

    Menurut dia, penyelidikan menemukan beberapa fakta, yakni adanya rekaman suara yang mengaku sebagai Ruslan Buton sebagai panglima eks Trimatra yang viral di media sosial. Selain itu, Ruslan sering menyampaikan kepada masyarakat di lingkungannya di Desa Wabula 1 Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, siap tanggung jawab atas rekaman suara itu.

    "Hal itu mengindikasikan bahwa Ruslan alias Ruslan Buton secara langsung ataupun tidak langsung, telah mengakui rekaman suara tersebut milik Ruslan alias Ruslan Buton sendiri," kata Zusana.

    Zusana mengatakan proses penanganan kasus Ruslan Buton dilaksanakan  secara profesional, proporsional, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hariyadi, menolak permohonan praperadilan Ruslan Buton.

    "Mohon berkenan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan, menerima dan mengabulkan jawaban termohon seluruhnya. Menolak permohonan pemohon sebagai terdaftar dalam register perkara nomor 62/Pid.Pra/2020.PN.Jkt.Sel," kata dia.

    Suzana juga meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap laporan polisi nomor LP/B/0271/V/2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/246/V/2020/Dittipidsiber tertanggal tanggal 22 Mei 2020 oleh termohon adalah sah. Pengadilan diharap menghukum pemohon dengan membayar biaya perkara.

    Sementara itu, kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan penetapan tersangka terhadap kliennya belum memenuhi ketentuan sesuai putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014. Dia menyinggung masalah pemeriksaan tersangka.

    Baca: Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara Dijerat Pasal Berlapis

    "Di mana adanya putusan terhadap tersangka minimal dua alat bukti di mana disebutkan secara jelas diakui termohon tidak pernah memanggil calon tersangka karena dianggap telah memenuhi tiga alat bukti sementara putusan Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan bahwa itu sudah menjadi hukum dalam menetapkan tersangka, calon tersangka diperiksa dan minimal dua alat bukti, kalau tiga itu luar biasa," jelas dia.

    Untuk itu, Tonin menilai jawaban atau eksepsi dari termohon belum sesuai dengan hukum acara praperadilan khususnya dalam penetapan tersangka. Ia meminta hakim menolak jawaban termohon.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id