Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Korona Dipelototi KPK

    Candra Yuri Nuralam - 23 Maret 2020 10:07 WIB
    Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Korona Dipelototi KPK
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kedua dari kiri) bersama Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Riady Dridid dan Wakil Konsuler Chaouki Maouley. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam. MI/Susanto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona (covid-19). KPK tak ingin kelonggaran penunjukan langsung di tengah bencana dimanfaatkan sebagai ladang korupsi.

    "KPK akan tetap melakukan pemantauan karena ini kondisi darurat yang semestinya semua sumber daya dimaksimalkan untuk penanggulangan covid-19" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada Medcom.id, Senin 23 Maret 2020.

    Pemantauan ini diperlukan agar realokasi dan penyaluran dana penanggulangan virus korona berjalan baik. Korupsi hanya akan membuat pengadaan barang tak maksimal di saat genting.

    "Agar tidak semakin mewabah dan menelan banyak korban, KPK sangat serius untuk memastikan anggaran yang disediakan efektif dan efisien," tutur Ghufron.

    Baca: Jokowi Terbitkan Inpres soal Realokasi Anggaran Penanganan Korona

    Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Korona Dipelototi KPK
    Grafis Medcom.id

    Ghufron mengingatkan seluruh pihak tidak memanfaatkan kelonggaran pengadaan barang dan jasa ini sebagai ladang untuk korupsi. KPK siap menjalankan hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jika ditemukan tindak rasuah.

    "Pihak yang beritikad baik menanggulangi virus korona ini jangan khawatir. Ini hanya sebagai warning agar tidak digunakan kesempatan dan kemudahan pengadaannya untuk keperluan lain," tegas Ghufron.

    Baca: KPK Halalkan Penunjukan Langsung untuk Penanggulangan Korona

    KPK menyebut kepala daerah dapat menggunakan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona (covid-19). Biasanya, pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang.

    Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pasal 6 menyatakan pelaksanaan pengadaan melalui penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id