KPK Diminta Fokus Tuntaskan Kasus Korupsi BLBI

    Juven Martua Sitompul - 12 Mei 2019 17:05 WIB
    KPK Diminta Fokus Tuntaskan Kasus Korupsi BLBI
    Diskusi ICW - Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta fokus menuntaskan penyelidikan baru kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Apalagi, bukti keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus tersebut cukup kuat.

    "KPK harus fokus diri ke BLBI bukti sudah cukup jelas," kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana di kantornya, Jakarta, Minggu, 12 Mei 2019.

    Menurut Kurnia, bukti-bukti keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi BLBI ini sudah gamblang dibeberkan jaksa ataupun saksi pada persidangan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. ICW yakin pelaku dalam praktik rasuah ini tidak berdiri sendiri.

    "Karena tidak mungkin satu kasus korupsi besar seperti BLBI cuma satu (pelaku), pasti ada pihak pihak lain," ujarnya.

    Kurnia mengingatkan ada rentan waktu yang membatasi penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, Lembaga Antirasuah harus segera merampungkan penyelidikan dan menjerat nama-nama yang kerap disebut terlibat.

    (Baca juga: Penuntasan Kasus BLBI Jadi Prioritas)

    "Itu seharusnya modal yang kuat menetapkan menaikan status peyidikan sebagai tersangka orang-orang itu," tandas dia. 

    KPK tengah melakukan penyelidikan baru untuk menjerat pihak lain dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi yang lebih dulu menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung.

    Informasinya, KPK telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka baru megakorupsi tersebut.

    Dalam putusan Syafruddin, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut, Syafrudin terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan SKL BLBI bersama-sama mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti dan pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istri, Itjih Nursalim.

    Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan. Syafruddin terbukti merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

    (Baca juga: KPK Pakai Strategi Baru Jerat Sjamsul Nursalim)
     

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id