KPK Dalami Komunikasi Politikus Golkar-Wali Kota Medan

    M Sholahadhin Azhar - 14 November 2019 19:50 WIB
    KPK Dalami Komunikasi Politikus Golkar-Wali Kota Medan
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media Indonesia.
    Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa politikus Golkar Akbar Himawan terkait kasus rasuah Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi. KPK sedang mendalami percakapan antara Akbar dan Dzulmi.

    "KPK mendalami pengetahuannya tentang proyek-proyek di Kota Medan dan komunikasi yang dilakukan saksi dengan Wali Kota Medan sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 14 November 2019.

    KPK sejatinya akan memeriksa empat saksi. Namun hanya Akbar dan I Ketut Yada yang hadir. Syarifuddin Dongoran dan M Khairul mangkir dari panggilan.

    KPK mengorek keterlibatan pihak lain di kasus jual beli jabatan di Kota Medan. Dugaan ini didasari keterangan Rita Maharani, istri Dzulmi yang diperiksa pada Senin, 11 November 2019.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Medan Isa Ansyari bersama Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka. Dzulmi dan Syamsul diduga menerima suap dari Isa.

    Uang suap disinyalir terkait jabatan Isa sebagai kadis PUPR Medan. Dugaan KPK, Isa memberikan uang Rp20 juta tiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Isa juga memberi uang Rp50 juta ke Dzulmi pada 18 September 2019. Dzulmi juga diduga menerima suap Rp200 juta dari Isa untuk keperluan pribadi dalam perjalanan dinas di Jepang.

    Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Isa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id