Desakan Penerbitan Perppu KPK Dinilai Absurd

    Medcom - 06 Oktober 2019 14:29 WIB
    Desakan Penerbitan Perppu KPK Dinilai Absurd
    Ilustrasi KPK. Foto: Mohammad Adimadja
    Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menangguhkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya karena adanya desakan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden harus demi kepentingan negara, bukan desakan.

    "Mengenai desakan kepada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu tentang KPK, ini justru dapat dinilai sangat absurd (tidak masuk akal)," kata pakar hukum Bambang Saputra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2019.

    Bambang juga mempertanyakan desakan tersebut yang muncul tidak lama setelah revisi UU KPK disahkan DPR. Padahal, itu melalui pembahasan yang panjang dan komperehensif bersama pemerintah.

    Secara prinsip, dia menilai, isi revisi UU tersebut tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi. Dia menduga penolakan terhadap UU tersebut karena adanya pertentangan dengan keinginan personal atau kelompok tertentu. 

    "Dalam alam demokrasi itu wajar-wajar saja. Mana mungkin UU dibuat bisa menyenangkan hati semua orang. Sebagian yang tidak senang itu mungkin karena ada kepentingan kelompok yang tidak terakomodir, dan kepentingan itu tergerus prinsip-prinsip keadilan yang termaktub dalam UU tersebut," ujar Bambang. 

    Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis itu mengingatkan Jokowi agar objektif dan cekatan dalam mengambil sikap. Dia juga berharap Jokowi tidak takut dengan tekanan-tekanan politik yang bernada inkonstitusional dari pihak manapun demi kepentingan bangsa. 

    "Untuk mengambil sikap bijak itu sudah banyak pertimbangan-pertimbangan baik secara sosiologis maupun yuridis yang telah nyata, dan sangat rasional terpaparkan di publik," kata dia. 

    Di sisi lain, Bambang meminta pegawai KPK bekerja mengutamakan kepentingan publik. Menurut dia, KPK harus profesional, bukan bekerja seperti lembaga politik. 

    "KPK adalah pengguna produk undang-undang dan bukan pembuatnya, KPK tidak perlu melakukan manuver-manuver politik dengan cara-cara yang melanggar etis," kata Bambang.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id