Dewan Pengawas KPK Akan Diisi Lintas Bidang

    Antara - 04 November 2019 19:30 WIB
    Dewan Pengawas KPK Akan Diisi Lintas Bidang
    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Foto: Antara/Yudhi Mahatma.
    Jakarta: Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diisi orang-orang dari lintas bidang, khususnya ahli hukum. Namun, Presiden Joko Widodo belum memutuskan mereka yang akan menduduki kursi dewan pengawas tersebut.

    "Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul. Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing-lah," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

    Berdasarkan Pasal 69A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK menyebutkan ketua dan anggota dewan pengawas ditunjuk dan diangkat Presiden. Pratikno mengatakan Jokowi masih memiliki waktu untuk memilih dewan pengawas dari berbagai masukan banyak pihak. 

    "(Dewan pengawas) nanti diangkat bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru bulan Desember," kata Pratikno. 

    Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden ini memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.    

    Pukat Universitas Gajah Mada (UGM) sebelumnya meminta proses seleksi dewan pengawas KPK transparan. Menurut Pratikno, Jokowi sudah terbuka dalam mencari pengawas Lembaga Antirasuah.

    "Sementara ini Pak Presiden setiap saat ketemu, selalu meminta masukan kira-kira siapa. Intinya kan mengawal kerja pimpinan KPK yang baru," ungkap Pratikno.    

    Anggota dewan pengawas berjumlah lima orang. Tugas mereka antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.    

    Berdasarkan Pasal 69 D UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan UU KPK, disebutkan 'sebelum dewan pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah'.

    Dewan pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id