Gugatan UU KPK Dinilai Masih Kabur

    Media Indonesia - 31 Oktober 2019 07:43 WIB
    Gugatan UU KPK Dinilai Masih Kabur
    Ilustrasi suasana sidang uji materi UU KPK. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra
    Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman meminta pemohon uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) memperjelas gugatan formil dan materiel. Hal itu disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan atas perkara bernomor 62/PUU-XVII/2019 di MK, Jakarta.

    Dalam gugatan formil, pemohon mempermasalah prosedur pembuatan atau pembahasan RUU KPK yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aspek materiel, pemohon mempermasalahkan Pasal 11 UU KPK hasil revisi.

    "Jadi, nanti supaya diperjelas ya uji formil saja atau sekaligus terkait dengan substansi (materiel). Kalau misalnya uji formil saja, kan Pasal 11 yang Saudara uraikan dalam poin 24 ini bisa menyangkut materi substansi UU atau memang hanya ingin menunjuk Pasal 11 ini saja," ujar hakim konstitusi Anwar dalam sidang gugatan uji materi UU KPK, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

    Hakim konstitusi lainnya, Wahiduddin Adams, meminta pemohon melengkapi dan memerinci proses terjadinya cacat formil dalam pembentukan UU tersebut. "Kalau uji formil itu terkait dengan proses pembentukannya, nanti Saudara uraikan itu. Pembentukan ada tahapannya. Ada namanya persiapan, perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan."

    Pemohon diminta menjelasakan persyaratan formil pada tingkat mana yang dinilai bermasalah. "Saudara harus jelaskan, ketika persiapan, apa yang menjadi cacat formil-nya?" ujar dia.

    Dia minta pemohon melengkapinya dan tidak hanya mengacu pada pemberitaan di media massa. "Ini hanya petunjuk, Saudara silakan menelusuri lebih jauh apa saja yang dinilai cacat formil," ucap dia.

    Majelis hakim juga memberikan catatan pada kedudukan hukum pemohon. Pemohon perlu memperjelas hal itu karena dalam gugatan yang diajukan belum tampak uraian terkait kerugian yang dialami pemohon.

    "Kutipan-kutipan itu justru perlu memperjelas sebetulnya mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Ini uraian yang terkait dengan kerugian hak pemohon kan belum tampak di sini," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

    Gregorius Yonathan Deowikaputra selaku pemohon berargumen UU KPK yang baru tidak dilandasi asas kedayagunaan, kehasilgunaan, serta keterbukaan yang merupakan asas wajib untuk DPR dalam membentuk UU.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id