BPK: Empat Proyek di Pelindo II Rugikan Negara Rp6 Triliun

    Fachri Audhia Hafiez - 08 Januari 2020 01:48 WIB
    BPK: Empat Proyek di Pelindo II Rugikan Negara Rp6 Triliun
    Ketua BPK Agung Firman Sampurna (keempat kiri). Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
    Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan telah mengindentifikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II. Sebanyak empat proyek diperkirakan membuat negara merugi hingga Rp6 triliun.

    Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan proyek-proyek tersebut termuat dalam empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP itu terkait Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, Global Bond, dan Terminal Kalibaru.

    "Empat LHP tersebut kerugian negaranya mencapai angka sekitar lebih dari Rp6 triliun," kata Agung di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Januari 2020.

    Agung menyatakan telah mengindentifikasi konstruksi perbuatan melawan hukum dari temuan tersebut serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. BPK menyerahkan temuan itu kepada penegak hukum untuk dikaji apakah terdapat unsur pidana.

    Selain itu, audit kasus Pelindo II awalnya tidak melibatkan BPK. Perhitungan kerugian negara (PKN) dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    "Kemudian ditangani oleh kami. Kami sudah cukup jauh masuk ke dalam, tapi saya pikir salah satu persoalannya adalah soal ahli yang dibutuhkan untuk menentukan masalah tonase. Ini masalah teknis sekali, tapi BPK-nya sendiri cukup komit dan kita tunggu supaya itu bisa didapatkan," ujar Agung.

    Kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II memang menjadi salah satu kasus yang lama dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah pun menggandeng BPK terkait dugaan korupsi ini.

    Pengusutan kasus ini sudah bergulir sejak akhir 2015. Bahkan, hingga kini KPK belum juga menahan mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang telah berstatus tersangka dalam kasus ini.

    Lino diduga telah menyalahgunakan wewenang saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi.

    Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan inefisiensi. Dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang RJ Lino. Diperkirakan, potensi kerugian keuangan negara akibat transaksi ini sekurang-kurangnya USD3,6 juta atau sekitar Rp50,03 miliar.

    Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id