KPK Optimistis Bawa Paulus Tannos ke Indonesia

    Juven Martua Sitompul - 13 Agustus 2019 23:30 WIB
    KPK Optimistis Bawa Paulus Tannos ke Indonesia
    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) yakin bisa menghadirkan Paulus Tannos ke ruang penyidikan. Foto: MI/Susanto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin bisa menghadirkan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el) ke ruang penyidikan. Tannos diketahui telah menetap di Singapura.

    "Proses awal di penyelidikan sudah ada interaksi dengan PLS (Paulus Tannos). Jadi nanti bagaimana di penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Lembaga Antirasuah, kata Saut, bakal bekerja sama dengan otoritas Singapura untuk membawa Tannos ke Gedung KPK. Keterangan Tannos dibutuhkan untuk membuat terang kasus dugaan korupsi KTP-el.

    "Kita lihat penyidik seperti apa, yang pasti kerja sama dengan otoritas setempat itu sudah jalan, nanti kita lihat bagaimana bisa menghadirkan," ucap Saut.

    Saut mengklaim penyidik telah menyusun strategi untuk menggelandang Tannos ke markas Komisi Antikorupsi. Sayangnya, dia tak memerinci strategi yang dimaksud. 

    "Seperti apa memberikan keterangan, penyidik sudah punya rencana untuk itu," tegas Saut.

    KPK tidak mampu membawa Tannos ke Indonesia. Hal ini terungkap dalam persidangan terpidana Irman dan Sugiharto. Saat itu, Tannos bersaksi hanya melalui video jarak jauh dari Singapura.

    Selain Tannos, KPK juga menetapkan tiga tersangka baru lainnya. Mereka yakni, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, PNS BPPT Husni Fahmi, dan mantan Anggota DPR Miryam S Haryani.

    Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan KTP-el.

    Miriam, Isnu, Husni, dan Paulus Tannos disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id