Isu Hukuman Mati Koruptor Jangan Ditanggapi Emosional

    Nur Azizah - 11 Desember 2019 13:20 WIB
    Isu Hukuman Mati Koruptor Jangan Ditanggapi Emosional
    Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
    Jakarta: Masyarakat diminta tak emosional menanggapi wacana hukuman mati untuk para koruptor. Hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

    Namun, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Misalnya, saat negara mengalami krisis atau terjadi bencana alam.

    "Jadi, ini bukan hal yang baru hanya memang dalam praktik belum pernah ada terdakwa kasus korupsi yang dihukum mati. yang ada baru hukuman penjara seumur hidup, itu zaman Orba," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019.

    Arsul sepakat korupsi kejahatan luar biasa. Namun, dia meminta siapa pun tak terburu-buru menanggapi isu ini. 

    "Kita tidak boleh emosional dalam menanggapi isu soal pidana mati, meskipun kasus korupsi itu kejahatan serius dan kejahatan luar biasa," ucap dia.

    Batasan Hukuman Mati

    Arsul menyebut tindak pidana korupsi terbagi menjadi 20 jenis. Hukuman mati tidak bisa diterapkan untuk seluruh kasus korupsi.

    "Harus dilihat mana yang bisa dihukum mati, mana yang tidak. Sementara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Kita tinggal kembali pada hakim, tentu hakim kalau ingin menjatuhkan itu pertama harus terpenuhi dulu syarat untuk unsurnya," ujar dia.

    Hukuman mati juga harus melihat besaran uang yang dikorupsi. "Kalau misalnya ancaman pidana mati itu diperluas itu bukan hal tertutup kemungkinannya. Tapi perlu revisi Undang-Undang Tipikor kita," ucap Arsul.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya membuka peluang hukuman mati bagi koruptor. Vonis terberat itu bisa dijatuhkan bila rakyat memintanya.
     
    "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi di SMK 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
     
    Aturan hukuman mati tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

    Pasal 2 ayat (2) menjelaskan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Frasa 'keadaan tertentu' berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id