Tahanan Kepolisian Disebut Punya Hak Dibebaskan Sementara

    Cindy - 02 April 2020 13:38 WIB
    Tahanan Kepolisian Disebut Punya Hak Dibebaskan Sementara
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kebijakan pembebasan narapidana dapat diberlakukan bagi tahanan di kantor kepolisian. Pembebasan bisa dilakukan jika tahanan di rumah tahanan (rutan) di polsek, polres dan polda melebihi kapasitas.

    "Jika tidak overcapacity dan ruang untuk menjaga jarak ada tentu polisi bisa menimbang tidak membebaskan," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin kepada Medcom.id, Kamis, 2 April 2020.

    Menurut Amiruddin, Kapolri Jenderal Idham Azis bisa mengeluarkan peraturan kapolri untuk mempertegas Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

    Hal yang perlu dipertegas dalam peraturan kapolri itu, kata dia, terkait tahanan di kantor kepolisian bisa dibebaskan bila pidana yang disangkakan di bawah lima tahun. Tahanan juga menyatakan diri tak akan kabur dan tetap mengikuti proses hukum.

    "Meskipun demikian polisi perlu menyiapkan mekanisme pengawasannya atau diberi wajib lapor," ucapnya.

    Baca: Pemerintah Diminta Selektif Membebaskan Narapidana

    Amiruddin mengatakan pembebasan sementara tahanan itu guna menciptakan ruang jaga jarak antar tahanan di balik jeruji. Bukan untuk menghapus pidana yang disangkakan.

    "Karena tindak pidana harus diproses. Untuk saat ini (karena penyebaran covid-19) ditunda dulu," kata Amiruddin.

    Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menambahkan Polri maupun Kejagung sangat mungkin untuk menerapkan asimilasi. Hal ini sudah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM kepada puluhan ribu narapidana.

    "Asimilasi dapat diberlakukan kecuali bagi mereka yang residivis atau memiliki catatan melarikan diri. Termasuk bagi mereka yang menghilangkan serta merusak barang bukti. Pengecualian juga bisa atas dasar penilaian subjektif penyidik," ujar Choirul. 

    Dia menegaskan, para tahanan tersebut tidak dibebaskan karena masih dalam tahapan di kepolisian dan belum ada keputusan dari pengadilan. Mereka hanya dikenakan tahanan kota atau tahanan rumah. 

    “Itu alternatifnya, (tahanan) rumah atau kota. Tidak ditahan di rutan saja. Aturan hukumnya ada di KUHAP," katanya.

    Nelly Siringoringo, istri dari salah satu penghuni Rutan Bareskrim Polri, meminta Kapolri mengikuti kebijakan pemerintah mengatasi penyebaran massal virus korona. Yakni, ikut memberlakukan darurat kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di lingkungan Polri.

    Ia memperkirakan penghuni di rutan-rutan kepolisian mencapai puluhan bahkan ratusan ribu orang. Biasanya, mereka dikumpulkan di dalam satu ruangan sel yang jumlahnya dapat mencapai belasan orang.

    "Kapolri harus mengeluarkan kebijakan membebaskan, menangguhkan, atau mengalihkan tahanan menjadi tahanan kota/rumah. Ini sebagai antisipasi penyebaran wabah covid-19," katanya.

    Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memutuskan untuk memulangkan 30 ribu narapidana umum dan anak di tengah pandemi virus korona. Hal itu untuk mengurangi penyebaran virus korona di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

    Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah melepaskan 13.430 narapidana umum dan anak seluruh Indonesia. Rinciannya, narapidana keluar dengan asimilasi 9.091 orang dan yang keluar dengan program integrasi 4.339 orang.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id