Istri dan Anak Nurhadi Dipanggil KPK

    Candra Yuri Nuralam - 24 Februari 2020 11:18 WIB
    Istri dan Anak Nurhadi Dipanggil KPK
    Gedung MA di Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, Tin Zuraida. Anak Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi, juga dipanggil lembaga antirasuah. 

    "Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HS (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto)," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 24 Februari 2020.

    Menurut dia, keterangan keduanya diperlukan untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA dari 2011 sampai 2016. Keterangan Tin dan Rizqi bakal digunakan untuk menguatkan bukti.

    KPK juga memanggil istri Hiendra Soenjoto, Lusi Indriati. Lusi dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang sama.

    Tin dan Lusi sejatinya pernah dipanggil KPK, Selasa, 11 Februari 2020, untuk pengembangan kasus. Keduanya menjadi saksi untuk Hiendra Soenjoto.

    Namun, keduanya tidak datang. Mereka tidak memberikan surat alasan ketidakhadiran. KPK pun menjadwalkan ulang pemanggilan keduanya.

    Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari PT MIT Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT Multicon Indrajaya Terminal. Nurhadi juga diduga menerima sembilan cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Istri dan Anak Nurhadi Dipanggil KPK
    Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto

    Baca: Sayembara Memburu Buron KPK Berhadiah iPhone 11

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar selama Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id