KPK Kantongi Persembunyian Nurhadi Cs

    Candra Yuri Nuralam - 20 Februari 2020 06:46 WIB
    KPK Kantongi Persembunyian Nurhadi Cs
    eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi lokasi yang diduga menjadi persembunyian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Nurhadi bersama dua tersangka lainnya dalam kasus suap di MA berstatus buron. 

    "Ada titik-titik yang perlu kami datangi. Kalau info dari Kuasa Hukum Nurhadi Maqdir dan haris ada satu tempat di Jakarta itu hanya salah satu," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 18 Februari 2020.

    KPK juga sudah mengetahui beberapa lokasi yang diduga persembunyian menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Keduanya juga sedang dikejar KPK.

    Ali mengatakan KPK tak pasang target memburu Nurhadi Cs. Ketiga tersangka sudah dimasukan dalam daftar pencarian orang (DPO). 

    "Enggak ada tenggat waktu. Jadi tentunya begini, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara terus dilakukan," tegas Ali.

    KPK Kantongi Persembunyian Nurhadi Cs
    Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap bertujuan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Nurhadi juga diduga mengantongi uang hasil gratifikasi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id