KPK Tak Bawa Bukti dari Rumah Mertua Nurhadi

    Candra Yuri Nuralam - 26 Februari 2020 21:07 WIB
    KPK Tak Bawa Bukti dari Rumah Mertua Nurhadi
    Eks Sekretaris MA Nurhadi/MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mertua mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi di Tulungagung, Jawa Timur. KPK pulang tangan kosong.

    "Informasi terakhir Tulungagung tidak mendapatkan para DPO (daftar pencarian orang) sehingga kemudian malam ini masih dilakukan penggeledahan ke tempat lain," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 26 Februari 2020.

    Baca: Firli Tegaskan KPK Tak Diamkan Nurhadi

    Dari Tulungagung, tim bergerak ke Surabaya, menuju rumah adik ipar Nurhadi, Rahmat Santoso. Rahmat merupakan saudara dari istri Nurhadi, Tin Zuraida. Ali enggan memberikan lebih lanjut informasi terkait pencarian Nurhadi Cs. Menurut dia, penyidik butuh kerahasiaan informasi untuk melakukan pencarian.

    KPK Tak Bawa Bukti dari Rumah Mertua Nurhadi
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Arga Sumantri

    Penggedeladan dengan hasil nihil ini bukan hanya terjadi di Tulunggagung. Ali mengatakan KPK juga pernah pulang dengan tangan kosong saat mencari Nurhadi Cs di dua tempat di Jakarta pekan lalu.

    "Iya, penggeledahan di Jakarta itu penggeledahan rumah dalam rangka pencarian para DPO dan tidak ditemukan," ujar Ali.

    Kemarin, KPK telah menggeledah firma hukum milik Rahmat Santoso di Surabaya. Beberapa dokumen dan alat komunikasi disita.

    Baca: KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya

    Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk Permohonan Perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id