Kuasai Lahan PTPN VIII, Pemilik Pesantren Markaz Syariah Dapat Dipidana

    Achmad Zulfikar Fazli - 05 Januari 2021 11:59 WIB
    Kuasai Lahan PTPN VIII, Pemilik Pesantren Markaz Syariah Dapat Dipidana
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Pemilik Pondok Pesantren Markaz Syariah, Megamendung, Jawa Barat, dinilai tak berhak mendapat ganti rugi jika lahan tersebut diambil kembali PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Bahkan, para pihak yang bertanggung jawab pada penguasaan lahan milik PTPN VIII bisa dipenjara hingga empat tahun dan denda Rp 4 miliar.

    Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menyebut langkah mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab mendirikan bangunan di lahan itu tidak dibenarkan dalam hukum. Sebab, pemegang hak atas tanah adalah PTPN VIII. 

    Dengan begitu, akad terkait lahan harus dilakukan PTPN VIII. Alasan FPI melakukan pengalihan penggarapan juga tidak bisa diterima. Sebab, faktanya FPI tidak hanya menanami lahan dengan aneka tumbuhan. Mereka juga membuat bangunan.

    “Lahan itu digarap oleh orang perorang lalu dibeli FPI atau MRS (Muhammad Rizieq Shihab),” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Januari 2021.

    Padahal, jelas sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) diberikan karena lahannya dipakai untuk usaha perkebunan, pertanian, peternakan, dan tambak perikanan. Sementara itu, mendirikan bangunan harus mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB).

    Iwan menilai kasus dugaan penyerobotan lahan PTPN VIII sudah lama. Kasus itu dilaporkan ke Polda Jawa Barat beberapa tahun lalu. 

    “Kemudian kasus ini menghilang dan sekarang mencuat lagi,” ujarnya.

    Baca: Bangun Pesantren di Lahan Negara, Rizieq Tak Bisa Minta Ganti Rugi

    Iwan menyarankan PTPN VIII segera menunjukkan batas-batas lahan yang dikuasakan. Badan Pertanahan Nasional dapat membantu menjelaskan hal itu.

    Jika benar ada HGU, pihak yang melanggar bisa dikenai sanksi sebagaimana diatur oleh Perppu Nomor 51 Tahun 1960. Dalam Perppu itu jelas diatur denda Rp4 miliar dan penjara empat tahun kepada siapa pun yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. 

    Kemudian, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Pasal 385 ayat (1) KUHP, juga menjelaskan jika seseorang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, dapat dihukum penjara selama empat tahun penjara.

    Sebelumnya, PTPN VIII melayangkan somasi kepada pihak Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah. Markaz Syariah milik Rizieq Shihab itu telah menguasai lahan PTPN VIII sejak 2013 tanpa izin.

    Lahan HGU milik PTPN VIII Kebun Gunung Mas yang digunakan Markaz Syariah sejak 2013 itu seluas 30,91 hektare. Lahan tersebut diklaim sebagai aset PTPN VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tertanggal 4 Juli 2008.

    Dengan kondisi itu, yang dilakukan pihak Markaz Syariah merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak. Sebagaimana diatur Pasal 385 KUHP, Perppu Nomor 51 Tahun 1960, dan atau Pasal 480 KUHP.

    Pihak Markaz Syariah sudah diperingatkan agar segera menyerahkan lahan itu ke PTPN VIII. Batas waktunya selambat-lambatnya tujuh hari setelah pihak Markaz Syariah menerima surat somasi tersebut.


    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id