comscore

Atasan Brotoseno Bisa Kena Sanksi saat PK Sidang Etik

Siti Yona Hukmana - 13 Juni 2022 15:06 WIB
Atasan Brotoseno Bisa Kena Sanksi saat PK Sidang Etik
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Polri akan melakukan peninjauan kembali (PK) atas hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Raden Brotoseno. Atasan mantan koruptor itu bisa kena sanksi apabila diketahui melakukan pembiaran. 

"Konsekuensi dari Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2022 (tentang Pengawasan Melekat atau Waskat) jika atasan abai mengawasi anggota, maka yang bersangkutan juga akan dikenai sanksi," kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Senin, 13 Juni 2022. 
Sebelum melaksanakan peninjauan kembali, Polri terlebih dahulu merevisi Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Pasalnya, dalam kedua Perkap itu belum ada mekanisme untuk peninjauan kembali. 

"Dengan adanya revisi yang memungkinkan peninjauan kembali, maka putusan-putusan yang inkracht diharapkan dapat ditinjau kembali," ungkap Poengky.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri akan melakukan peninjauan kembali atas hasil sidang etik Brotoseno. Hal itu untuk menjawab kegaduhan masyarakat setelah diketahui Brotoseno masih menjadi anggota Polri aktif usai menjadi narapidana korupsi. 

"Kami menambahkan klausa mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh sidang kode etik, yang tentunya keputusan-keputusan tertentu," kata Listyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.

Baca: Sidang Etik Ditinjau Kembali, Brotoseno Berpotensi Diberi Sanksi

Langkah itu dilakukan usai rapat dengan Kompolnas dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Selain itu, Kapolri juga berdiskusi dengan para ahli. Rapat dan diskusi itu dalam upaya mencari solusi untuk membuktikan bahwa Polri komitmen memberantas korupsi. 

"Ini sebagai wujud bahwa Polri transparan, Polri memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ungkap jenderal bintang empat itu. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta melalui Putusan Nomor 26 Tahun 2017 telah menghukum Brotoseno dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp300 juta karena terlibat korupsi cetak sawah pada 2012-2014. Raden Brotoseno dinyatakan bebas bersyarat pada 15 Februari 2020. 

Pidana denda Rp300 juta subsider tiga bulan juga telah dijalankan mantan Kepala Unit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu. Bebasnya Brotoseno berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor PAS-1052.OK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.

Saat ini eks koruptor Brotoseno masih menjadi anggota Polri aktif. Dia kini diperbantukan sebagai staf di Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Div Tik) Polri. 

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id