KPK Dalami Arahan Khusus Bupati Musi Banyuasin Terkait Sejumlah Proyek

    Candra Yuri Nuralam - 28 Oktober 2021 11:28 WIB
    KPK Dalami Arahan Khusus Bupati Musi Banyuasin Terkait Sejumlah Proyek
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi untuk mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin. Ketujuhnya diminta menjelaskan tentang arahan khusus Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin terkait pelaksanaan proyek di wilayah itu.

    "Dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai proyek yang dilaksanakan di Pemkab Musi Banyuasin dan dugaan adanya arahan khusus dari tersangka DRA (Dodi Reza Alex Noerdin) melalui tersangka HM (Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori) dan pihak terkait lainnya dalam setiap proyek pekerjaan tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 Oktober 2021.

     



    Ketujuh saksi yang diperiksa, yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Lupi; Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Suhari; Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Ade Irawan; dan Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Pemkab Musi Banyuasin Rudianto.

    KPK juga memeriksa Staf Bagian Kepegawaian Dinas  PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Deni Saparta; Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Apriansyah; dan Kasi Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR  Kabupaten Musi Banyuasin Adijayanegara Sediyatma.

    Ali enggan memerinci proyek-proyek yang mendapat arahan khusus Dodi. Alasannya untuk menjaga kerahasian proses penyidikan.

    KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

    Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Baca: KPK Selisik Kaitan Suap Bupati Musi Banyuasin dengan Kasus Alex Noerdin
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id