Kekosongan Capim KPK Berpotensi Ketidakpastian Hukum

    Faisal Abdalla - 30 September 2019 15:30 WIB
    Kekosongan Capim KPK Berpotensi Ketidakpastian Hukum
    Ilustrasi Gedung MK. ANT/Hafidz Mubarak.
    Jakarta: Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menunda pelantikan calon pimpinan KPK Jilid V dalam sidang perdana uji materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim MK Eny Nurbaningsih menyebut penundaan itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

    "Lha kapan ditetapkan calon terpilihnya, kalau tak wajib ditetapkan dalam waktu paling lambat 30 hari akan membuka ruang adanya ketidakpastian hukum sementara masa jabatan komisioner habis," kata Enny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 30 September 2019.

    Para mahasiswa selaku pemohon juga meminta MK menerbitkan aturan baru terkait mekanisme hukum jika Presiden dan DPR mengabaikan pelanggaran terhadap syarat-syarat menjadi pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU KPK. Enny pun tak bisa menyanggupi permintaan itu.

    Enny ragu MK memiliki kewenangan untuk menerbitkan norma hukum baru. Jika hal itu dilakukan tentu akan menabrak kewenangan MK.

    "Kalau diminta (menerbitkan norma baru) kedudukan MK sudah berubah. Tak lagi sebagai negative legislator, tapi positive legislator, bahkan merumuskan norma baru. Apakah boleh dilakukan MK?" ujar Enny

    Sebelumnya, kuasa hukum para pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mempersoalkan proses pemilihan capim KPK jilid V. Pemohon mengungkit soal adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan calon Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri.

    "Terlepas dari benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan kepada Firly (Firly Bahuri, Ketua KPK terpilih), seharusnya terdapat suatu mekanisme atau upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat hal tersbeut terang, demi menghilangkan fitnah," tandasnya.

    Perkara ini teregistrasi di nomor 57/PUU-XVII/2019. Sejumlah mahasiswa terdaftar sebagai penggugat dalam perkara ini, di antaranya Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dan Putrida Sihombing.

    Setelah sidang perdana ini, MK memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk memperbaiki berkas permohonan. Para pemohon memiliki waktu hingga Senin, 14 Oktober 2019.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id