SKB 11 Menteri soal Radikalisme Dinilai Berlebihan

    Cahya Mulyana - 26 November 2019 07:24 WIB
    SKB 11 Menteri soal Radikalisme Dinilai Berlebihan
    Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Foto: Rommy Pujianto/MI
    Jakarta: Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri tentang penanganan radikalisme untuk penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara (ASN) dinilai berlebihan. SKB itu dianggap mirip screening pada masa Orde Baru terkait dengan komunisme.

    "Ini copy paste Orde Baru yang men-screening pegawai dan siapa pun calon ASN yang terpapar komunisme. Sekarang ditukar dengan diksi radikalisme," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat dihubungi, Jakarta, Senin, 25 November 2019.

    Menurut dia, SKB tentang penanganan radikalisme kemunduran bagi perkembangan peradaban di era demokrasi. Dia menilai mendisiplinkan pegawai cukup dengan peraturan internal.

    "SKB sikap berlebihan dan paranoid sebuah rezim kekuasaan," tegas dia.

    Pengamat terorisme dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Roby Sugara, memiliki pandangan berbeda. Roby menilai SKB itu dapat mencegah paham dan radikalisme. Pasalnya, inspektorat menjadi lebih kuat untuk menindak yang terbukti melanggar poin-poin yang ada di aturan tersebut.

    "Jelas akan berdampak sekali. Ini akan menjadi acuan inspektorat untuk dijadikan alat penindakan. Sebelumnya belum ada aturannya," ujar Roby.

    Pemerintah menerbitkan SKB bersamaan dengan peluncuran portal aduanasn.id pada 12 November 2019. SKB itu ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

    Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto juga ikut meneken SKB tersebut. Dalam SKB disebutkan 11 jenis pelanggaran ASN.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id