18 Persen Responden Dipalak saat Urus Izin Surat Bebas Covid-19

    Fachri Audhia Hafiez - 03 November 2020 19:04 WIB
    18 Persen Responden Dipalak saat Urus Izin Surat Bebas Covid-19
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam survei terbarunya menemukan pungutan liar (pungli) sejumlah oknum dalam pelayanan masyarakat saat pandemi virus korona (covid-19). Salah satunya ketika mengurus surat keterangan bebas covid-19.

    "Terdapat cukup banyak warga yang diminta uang atau hadiah di luar biaya resmi. Saat mengurus surat bebas covid-19 sebanyak 18 persen dimintai uang di luar biaya resmi," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis 'Tren Persepsi Korupsi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19', Selasa, 3 November 2020.

    Sementara itu, 82 persen responden mengaku tidak pernah dipalak. Temuan ini diketahui ketika responden diwawancarai mengenai variabel berhubungan langsung dengan pegawai pemerintah sepanjang Oktober 2020.

    Responden diminta menjawab apakah berhubungan langsung dengan pegawai pemerintah selama satu bulan terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lain, bila responden menjawab 'iya'.

    Hasilnya, tidak hanya saat mengurus surat keterangan bebas covid-19. Sebanyak 25 persen responden survei juga mengaku diminta memberikan hadiah atau uang saat mengurus surat izin keluar masuk (SIKM).

    Bahkan pungli juga terjadi ketika responden mengantar anggota keluarga berobat terkait covid-19. Sebanyak 28 persen peserta survei mengakui hal itu.

    Kemudian ketika berurusan dengan polisi, 24 persen paserta jajak pendapat mengaku harus mengeluarkan uang. Selanjutnya 16 persen responden mengakui hal serupa saat mengurus kelengkapan administrasi seperti KTP, kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran.

    "Untuk dua urusan yang biasanya cukup banyak diminta uang yakni mengurus administrasi kependudukan dan berurusan dengan polisi, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam dua tahun terakhir sejak 2018," ucap Djayadi.

    Baca: Survei: 57,8% Masyarakat Puas Terhadap Penanganan Covid-19 Jokowi

    Dia mengatakan pada masa pandemi umumnya warga tidak berhubungan langsung dengan pegawai pemerintah dalam beberapa urusan. Tetapi ketika melakukan urusan tersebut ditemukan sejumlah pungli.

    Perilaku korupsi masih mewarnai yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Meski secara umum layanan yang diterima masyarakat disebut baik. 

    "Perilaku korupsi itu masih tetap ada sekalipun itu terkait dengan layanan untuk mengatasi masalah masyarakat langsung," ujar Djayadi.

    Survei dilakukan pada 13-17 Oktober 2020 dengan asumsi metode simple random sampling. Sampel sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden diwawancarai melalui telepon.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id