KPK Selisik Cara PT DPP Kumpulkan Uang Suap Edhy Prabowo

    Candra Yuri Nuralam - 10 Januari 2021 06:48 WIB
    KPK Selisik Cara PT DPP Kumpulkan Uang Suap Edhy Prabowo
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami cara PT Dua Putra Perkasa (DPP) mengumpulkan dana untuk menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Uang itu diberikan untuk mempermudah izin ekspor benih lobster.

    Informasi ini didalami usai Lembaga Antikorupsi memeriksa tersangka sekaligus Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito pada Jumat, 8 Januari 2021. "Penyidik masih mendalami terkait dengan dugaan persiapan dan pengumpulan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Tersangka EP (Edhy Prabowo) melalui timnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu, 9 Januari 2021.

    Ali enggan membeberkan lebih lanjut cara pengumpulan dana itu. Jumlahnya pun masih dirahasiakan.

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Baca: Rekening Penampung Uang Korupsi Ekspor Benur Ditelusuri

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

    Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id