Pemberantasan Rasuah Dinilai Mengendur di Era Firli

    Fachri Audhia Hafiez - 26 Juni 2020 04:25 WIB
    Pemberantasan Rasuah Dinilai Mengendur di Era Firli
    ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Firli Bahuri. Pemberantasan rasuah dinilai mengendur.

    "Aspek penindakan dan pencegahan, yang mana juga tidak menunjukkan perkembangan signifikan dibanding kepemimpinan sebelumnya," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Kinerja KPK Semester I', Kamis, 25 Juni 2020.

    ICW dan TII memberikan 'rapor merah' kepada KPK. Sejumlah catatan menyoal penindakan, pencegahan dan internal organisasi KPK.

    Unsur penindakan dinilai menurun drastis. Hal ini tercermin dari operasi tangkap tangan (OTT) yang minim, menghasilkan banyak buronan, tidak menyentuh perkara besar, dan abai dalam melindungi para saksi.

    Baca: Survei: Publik Tak Puas dengan Kinerja KPK

    "Padahal instrumen penindakan menjadi salah satu bagian utama untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan korupsi," ujar Kurnia.

    Unsur pencegahan juga disebut belum berjalan optimal. Koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah belum membawa angin segar dalam upaya mencegah korupsi di daerah.

    KPK juga dianggap minim strategi baru dalam pencegahan kerugian keuangan negara, stagnasi program pencegahan korupsi di sektor strategis, dan strategi nasional pencegahan korupsi yang belum efektif. Kurnia menyebut, strategi pencegahan KPK era Firli gagal dalam enam bulan terakhir.

    Kebijakan internal juga disebut membuat masalah di lingkungan KPK. Terdapat unsur dominasi dari salah satu pimpinan KPK dalam mengambil setiap kebijakan.

    "Kesimpulan itu merujuk pada fakta yang terjadi di KPK, diantaranya, pengembalian paksa penyidik KPK ke Polri, penafsiran keliru publikasi penghentian penyelidikan, tertutupnya akses publik, upaya intervensi pemanggilan saksi, kental dengan gimmick politik, dan memberikan perlakuan khusus kepada tersangka," ujar Kurnia.

    Fungsi Dewas KPK stagnan

    ICW dan TII menyoroti juga menyoroti fungsi Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang belum berjalan efektif. Pasalnya, sejak Dewan Pengawas dilantik belum ada temuan penting terkait potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan lembaga antirasuah.

    "Padahal di sisi lain publik dapat dengan mudah melihat ragam kontroversi yang telah dihasilkan oleh pimpinan KPK. Ini menujukkan bahwa Dewas berupaya menutup diri terhadap ragam persoalan di era kepemimpinan Firli Bahuri," ujar Kurnia

    Rekomendasi untuk KPK

    Peneliti TII Alvin Nicola membeberkan sejumlah rekomendasi atas penilaian 'rapor merah' untuk KPK tersebut. KPK diharapkan membenahi sektor penindakan, terlebih dengan memastikan adanya objektivitas dan independen saat mengusut sebuah perkara.

    Integrasi antara penindakan dan pencegahan dinilai perlu dipikirkan ulang. Kemudian meracik ulang formulasi strategi pencegahan yang selama ini ada di KPK.

    "Pada bagian tata kelola organisasi, sebaiknya pimpinan KPK untuk meminimalisir gimmick politis dan mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan sebuah kebijakan," ujar Alvin.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id