KPK Selisik Dokumen Perkara Nurhadi dari Pihak Swasta

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Maret 2020 06:04 WIB
    KPK Selisik Dokumen Perkara Nurhadi dari Pihak Swasta
    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri sejumlah temuan dalam kasus dugaan suap yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Lembaga Antirasuah kali ini mengonfirmasi dokumen yang disita penyidik dari dua orang saksi.

    Dua orang saksi tersebut merupakan pihak swasta yakni, Supriyo Waskito Adi dan Sefrina Devi Pranoto. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

    "Penyidik mengkonfirmasi adanya sejumlah dokumen yang disita dari para saksi terkait dengan dugaan adanya pemberian uang oleh tersangka HS (Hiendra Soenjoto) kepada pihak-pihak lain diantaranya tersangka NH (Nurhadi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020.

    KPK sedianya turut mengonfirmasi keterangan yang sama kepada notaris pejabat pembuat akta tanah (PPAT), Devi Chrisnawati. Namun yang bersangkutan mangkir dari pemeriksaan penyidik.

    "Pemeriksaan dijadwalkan ulang namun belum ditentukan waktunya," ujar Ali.

    Baca: Pengacara Minta Nurhadi Menyerahkan Diri

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari PT MIT milik Hiendra lewat menantunya, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT.

    Nurhadi diduga menerima sembilan cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA. Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar selama Oktober 2014-Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
    ---




    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id