Menteri LHK Diminta Tindak Tegas Oknum PPNS Nakal

    Lukman Diah Sari - 17 September 2018 06:22 WIB
    Menteri LHK Diminta Tindak Tegas Oknum PPNS Nakal
    Ilustrasi. Foto: Antara/Novrian Arbi.
    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar diminta menindak tegas oknum penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Diduga terjadi persengkokolan antara oknum PPNS dengan pengusaha terkait penanganan kasus penyimpangan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) oleh CV AB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM-KCBI) mengaku telah melaporkan dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang tersebut ke Inspektorat Jenderal LHK pada akhir Agustus 2018. 

    "Kita minta Menteri LHK segera membersihkan dan memberikan sanksi tegas kepada oknum tersebut bila terbukti," kata Dewan Pembina KCBI, J Simbolon, kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 16 September 2018. 

    Dia menilai laporan ke Kementerian LHK ihwal dugaan tindak pidana lingkungan berupa dumping limbah B3 pada Juni 2012 belum ditangani secara profesional. Dari dua perusahaan yang dilaporkan, hanya CV A yang diadili. Sementara CV AB lolos dari jerat hukum. 

    "2015 lalu ada surat dari PPNSLH untuk CV AB yang dibuat tahun 2013. Di situ tertuang, tidak ditemukan indikasi tindak pidana lingkungan berupa dumping limbah B3 sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Tapi saya sebagai pelapor, tidak diundang untuk menunjukkan lokasi dumping limbah B3," bebernya.  

    Dia melanjutkan, kala itu ada dua lokasi yang diperiksa oleh KLHK. Di lokasi pertama, sesuai dengan izin. Sementara lokasi kedua yang berada jauh dari pemukiman, diduga sengaja tidak diperiksa. 

    Kemudian kasus tersebut kembali ramai pada 2015 lalu. Simbolon menuturkan, kala itu KLHK kembali memanggil pihaknya untuk mengunjungi lokasi.

    Namun, saat itu didapat perwakilan dari kementerian tak profesional karena hanya membawa sekop untuk menggali limbah yang diduga telah ditutupi tanah. Padahal, temuan sebelumnya kata Simbolon, pihaknya menemukan banyak tanah yang tercampur oli juga sejumlah kemasan yang terkontaminasi.

    "Sekop tersebut rusak, patah, tidak sesuai dengan alat yang dibutuhkan. Padahal alat yang layak digunakan saat itu adalah alat berat atau ekskavator yang dapat menggali tanah sedalam dua meter," urainya. 

    Terlebih, kata dia, pada 2015 lalu pihak KLHK hanya mengatakan CV AB berstatus dalam pengawasan. Namun tidak memberikan bukti tertulis ihwal pengawasan yang dilakukan. 

    "Itu hanya kata mereka, karena surat yang mereka buat itu tidak diperlihatkan. Dengan melaporkan ke Inspektorat adanya dugaan oknum PPNSLH yang bermain, kita hanya ingin kinerja mereka lebih bagus dan dapat bekerja sesuai dengan aturan," tandasnya. 



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id