comscore

Novel Baswedan Cs Dinilai Tak Efektif Memberantas Korupsi Lewat Polri

Siti Yona Hukmana - 16 Desember 2021 08:23 WIB
Novel Baswedan Cs Dinilai Tak Efektif Memberantas Korupsi Lewat Polri
Eks penyidik KPK Novel Baswedan/Media Indonesia/Susanto.
Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan cs resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Upaya Novel cs dalam memberantas korupsi lewat Polri nantinya dinilai tak akan efektif. 

"Dalam penilaian saya, kehadiran para eks pegawai KPK itu tidak akan cukup efektif memberantas korupsi pada aspek pencegahan," kata Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan kepada Medcom.id, Kamis, 16 Desember 2021. 

 



Novel cs akan ditempatkan dalam Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) pada divisi pencegahan. Divisi penindakan dan penyelidikan hanya diisi anggota Polri. 

Menurut Halili, bidang pencegahan adalah salah satu titik lemah dalam pemberantasan korupsi pada sisi tugas dan fungsi. Bidang pencegahan itu kalah strategis dibanding penindakan. 

"Kendala terbesarnya menurut saya adalah psikologis, mereka tetap saja akan dilihat sebagai orang luar yang bisa saja melahirkan kekecewaan juga di kalangan internal pegawai Polri," ujar Halili. 

Halili menyebut kekecewaan itu karena terancam tidak ada meritokrasi akibat kehadiran eks pegawai KPK. Selain itu, kinerja Novel Baswedan cs juga akan mengalami birokratisasi.

"Sebab kelembagaan Polri jelas tidak memberikan ruang untuk kemandirian mereka dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi, berbeda dengan di KPK," ungkapnya. 

Baca: KPK Siap Gandeng Polri Mendalami Korupsi Bansos Covid-19

Halili berharap tugas Novel Baswedan cs di Kortas Tipikor nantinya tidak hanya fokus pada pencegahan, namun juga penindakan. Kemudian, Kortas Tipikor juga diminta bisa menindak anggota Polri yang diduga terlibat rasuah. 

"Sebab, di internal kepolisian praktik-praktik koruptif itu masih banyak dan itu berkontribusi menggerogoti kepercayaan publik pada polisi secara perorangan atau kelembagaan," ucap Halili. 

Menurut dia, penindakan anggota Polri itu bisa saja dilakukan penegak hukum eksternal, seperti KPK. Namun, Kortas Tipikor perlu berkoordinasi dengan KPK dalam memberantas korupsi di institusi Polri. 

"Agar tidak tumpang tindih dan agar tidak ada gesekan kelembagaan dengan KPK," ujar Halili. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik 44 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri pada Kamis, 9 Desember 2021. Mereka menjalani orientasi di Pusat Pendidikan dan Administrasi (Pusdikmin), Bandung, Jawa Barat hingga 23 Desember 2021. 

Mereka mulai bertugas pada awal Januari 2022. Beberapa orang di antaranya, yang memiliki kompetensi di bidang pemberantasan korupsi akan ditempatkan pada Kortas Tipikor.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id