KPK Berharap Penerimaan Gratifikasi Pejabat Berhenti di Bupati Muara Enim

    Candra Yuri Nuralam - 16 Februari 2021 07:41 WIB
    KPK Berharap Penerimaan Gratifikasi Pejabat Berhenti di Bupati Muara Enim
    Ilustrasi KPK. MI



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pejabat negara berani menolak gratifikasi. Kasus dugaan gratifikasi diharapkan berhenti di Bupati Muara Enim Juarsah.

    "KPK kembali mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2021.






    Karyoto juga meminta pengusaha untuk bekerja dengan jujur. Pengusaha diminta tidak lagi melobi pejabat negara untuk mendapatkan proyek.

    "KPK juga mengingatkan kepada pihak swasta agar selalu melaksanakan prinsip bisnis secara bersih dan jujur," ujar Karyoto.

    Karyoto menegaskan akan menindak siapa pun yang berani korupsi. Pejabat maupun pihak swasta bakal disikat tanpa pandang bulu.

    Baca: Jokowi Laporkan Gratifikasi Rp8,7 Miliar dari Raja Salman

    Juarsah ditetapkan sebagai tersangka usai KPK melakukan pengembangan kasus dugaan suap proyek-proyek dinas PUPR di Muara Enim pada 2019. Dia diduga menyepakati dan menerima sejumlah uang komisi lima persen dari beberapa proyek dinas PUPR di Muara Enim. Salah satu uang haram yang diterima Juarsah berasal dari pihak swasta Robi Okta Fahlefi.

    Juarsah juga membagi-bagi proyek pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR Muara Enim pada 2019. Dia diduga menerima Rp4 miliar secara bertahap.

    Juarsah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Kemudian, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Dia juga disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id