Dugaan Penyimpangan Penagihan Pajak Rp1,7 Triliun Dilaporkan ke KPK

    Theofilus Ifan Sucipto - 06 Maret 2021 05:23 WIB
    Dugaan Penyimpangan Penagihan Pajak Rp1,7 Triliun Dilaporkan ke KPK
    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “MAKI melaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penagihan pajak Rp1,7 triliun yang diduga terkait dengan inisial AP (Angin Prayitno Aji, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak),” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Maret 2021.






    Boyamin menyebut penyimpangan itu berasal tunggakan pajak PT Industri Pulp Lestari. Hal itu sudah ditindaklanjuti dengan keluarnya surat Menteri Keuangan Nomor SR-383/MK.03/2017.

    “Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit diizinkan melakukan penyanderaan terhadap DS, AT, dan WW selaku komisaris dan direksi perusahaan tersebut,” terang dia.

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta menyandera DS sebagai komisaris utama yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Salemba. Boyamin menduga DS berupaya lepas dari penyanderaan dengan membayar Rp15 miliar pada 20 Desember 2017.

    “DS juga membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia membayar pajak dengan seluruh harta kekayaannya sesuai dengan nilai di surat pemberitahuan (SPT) pribadi,” papar Boyamin.

    Boyamin mengkritisi penyanderaan DS kendati tidak memiliki saham di PT Industri Pulp Lestari. Sementara itu, direktur utama dan direktur lainnya tidak disandera meski sudah diizinkan.

    ”Sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi atas peristiwa tersebut," tutur dia.

    Baca: Korupsi di Ditjen Pajak Terkait Manipulasi Pajak Perusahaan

    Boyamin juga menduga tunggakan pajak PT Industri Pulp Lestari belum tertagih sepenuhnya dan mandek di pembayaran Rp15 miliar dari DS. Dia menyebut potensi penyimpangan Rp1,7 triliun itu berhubungan dengan AP ketika menjabat sebagai eselon II setingkat direktur pada Ditjen Pajak.

    Boyamin mendorong KPK mengembangkan penyelidikan terkait hal tersebut. Pasalnya, keberadaan PT Industri Pulp Lestari tidak terlacak.

    “Namun diduga WW (sebagai) mantan dirutnya telah mendirikan perusahaan baru,” kata dia.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id