Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Identifikasi Desa Fiktif

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani (Ani) tak ingin anggaran dana desa Rp72 triliun pada 2020 jatuh pada pihak yang salah. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan sejumlah pihak buat memantau itu. 

"Kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa buat benar-benar mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimasi mendapatkan," kata Ani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Ia menjelaskan pihaknya juga memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis kepada akun tanpa verifikasi. Kemenkeu bakal memperkuat sisi mekanisme. 

Dia berharap anggaran yang lebih tinggi betul-betul dirasakan masyarakat. "Langsung ke desa, langsung dalam bentuk pembangunan jalan, pasar, irigasi, itu semuanya adalah anggaran dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, maupun dana desa," ujar Ani.

Dia juga meminta pemda memperkuat pengawasan dana desa. Sehingga, desa tertinggal dan desa-desa baru yang legitimit atau tidak teridentifikasi. 

Sebelumnya, Ani mengungkapkan banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Realisasi dana desa mencapai Rp42,2 triliun atau mencapai 62,9 persen hingga 30 September 2019. 

"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujar Ani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Ani menjelaskan informasi tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Terdapat beberapa desa baru tak berpenghuni yang mendapat aliran dana desa.



(REN)