Fokus Permohonan Uji Materi UU MD3 Dinilai Masih Kabur

    Media Indonesia.com - 11 November 2019 16:48 WIB
    Fokus Permohonan Uji Materi UU MD3 Dinilai Masih Kabur
    Ilustrasi sidang gugatan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: Hafidz Mubarak/Antara



    Jakarta: Fokus permohonan uji meteri terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dinilai masih kabur. Pemohon memaktubkan uji formil dengan mempermasalah prosedur pembuatan atau pembahasan UU MD3 yang dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945.

    Hakim Konstitusi Anwar Usman pun menyarankan pemohon memperjelas gugatan berkenaan dengan gugatan formil atau gugatan materiel.

     



    "Terkait dengan uraian alasan pemohon termasuk untuk substasi pengujian ini, di satu sisi topiknya atau judul permohonan itu pengujian formil tetapi dalam uraiannya juga menyangkut substansi berkenaan dengan susunan pimpinan MPR RI. Itu terutama menyangkut substansi, apakah pure uji formil ataukan formil dan materiel?" tanya Hakim Konstitusi Anwar Usman pada para pemohon di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    Salah seorang pemohon, Sidik, mengatakan fokus permohonan ialah uji formil. Substansi materiel hanya bumbu untuk memperkuat argumen hukum.

    "Uji formil, Yang Mulia," jawab Sidik.

    DPR sebelumnya mengesahkan revisi UU MD3 menjadi produk UU. Poin revisi yang paling disorot ialah kursi pimpinan MPR dalam Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Kursi pimpinan ditambah sesuai jumlah fraksi yang duduk di Parlemen.
     
    Pasal tersebut mengatur pimpinan MPR periode 2019-2024 representasi dari jumlah fraksi di DPR dan perwakilan DPD. Sebanyak 10 fraksi akan duduk di Parlemen pada periode 2019-2024.

    Pembahasan revisi UU MD3 terbilang singkat. DPR menyetujui pembahasan revisi pada rapat paripurna DPR, Kamis, 5 September 2019.
     
    Panitia kerja revisi UU MD3 melakukan pembahasan intensif selama seminggu hingga diketok pada Jumat, 13 September 2019. DPR kemudian mengesahkan revisi menjadi undang-undang pada Senin, 16 September 2019. (MI/Abdillah Muhammad Marzuqi)

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id