UU Pilkada Dinilai Berpotensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum

    Faisal Abdalla - 17 September 2019 14:45 WIB
    UU Pilkada Dinilai Berpotensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum
    Ilustrasi Gedung MK. ANT/Hafidz Mubarak.
    Jakarta: Tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan kabupaten/kota mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mereka menilai UU Pilkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

    Kuasa hukum pemohon Veri Junaidi menyebut salah satu persoalan yang terdapat dalam UU Pilkada ialah desain kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota.

    "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Panwaslu sudah menjadi lembaga permanen dengan sebutan nomenklaturnya Bawaslu kabupaten/kota. Kami berpandangan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan pilkada di 2020 nantinya," kata Veri di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019.

    Veri mencontohkan kesulitan Bawaslu kabupaten/kota menyusun anggaran pengawasan pilkada dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Veri mengatakan Bawaslu kabupaten/kota tak bisa membahas naskah tersebut karena perbedaan desain lembaga dalam UU Pilkada dan UU Pemilu.

    Veri melihat UU Pilkada yang tak sejalan dengan UU Pemilu berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas. Dia khawatir jika tak diubah, keabsahan pilkada dapat dipertanyakan.

    "Kalau pilkada tanpa pengawasan atau pengawasnya tak konstitusional karena dianggap lembaganya tak berwenang kan bisa jadi masalah. Ini bisa berdampak pada keabsahan Pilkada," tuturnya.

    Uji materi ini diajukan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Kota Makasar Nursari, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo Munarimbawan. Gugatan teregistrasi di nomor perkara 48/PUU-XVII/2019.

    Setelah menggelar sidang pendahuluan, MK memberikan masukan dan catatan terkait permohonan pemohon. Para pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonanya hingga 14 hari ke depan.

    "Kalau ingin melakukan perbaikan silakan, namun kalau ingin memasukan perbaikan lebih awal, kita juga bisa mengagendakan sidang lebih awal," ujar Ketua Majelis Hakim MK Aswanto.

     



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id